Kepala Staf Presiden Teten Masduki memastikan tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait proses pembangunan pabrik Semen Rembang, Jawa Tengah bekerja secara independen dan nantinya hasil keputusan KLHS bersifat objektif, tidak ditunggangi kepentingan dan tekanan, ilmiah dan sesuai data juga fakta.
“Hasil KLHS pasti objektif, timnya netral, tidak memiliki kepentingan apapun. Nanti apapun keputusan KLHS tak boleh banyak digugat lagi. Tidak ada lagi tawar-menawar,” ujar Teten, Rabu (15/11/2016).
Teten menjelaskan, KLHS merupakan studi kelayakan formal yang penting untuk Pemerintah Indonesia menetapkan sikap soal polemik pabrik Semen Rembang.
Teten mengatakan, studi KLHS akan dibuat mudah untuk dipahami supaya pemerintah dapat segera memutuskan kebijakan pabrik Semen Rembang. Pada KLHS nantinya akan dipelajari dan dilihat mengenai daya dukung dan tampung alam sekitar terkait kegiatan pabrik semen.
“Studi KLHS paling lama dilakukan selama setahun, tapi bisa juga kurang. Makanya bagaimana tergantung kerja yang dilaksanakan tim KLHS nantinya,” ucap Teten.
Studi KLHS yang akan dilakukan oleh para pakar lingkungan dan tata ruang, ucap Teten, mengenai aspek ekologi, sosial serta ekonomi.
Ketiganya akan benar-benar dipastikan saling mendukung sehingga ada keputusan terukur yang nanti diambil pemerintah.
“Keputusannya nanti menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah ya,” ujar Teten.
Diketahui, polemik pembangunan pabrik Semen Rembang bermula ketika Mahkamah Agung pada 5 Oktober lalu mengabulkan gugatan izin lingkungan yang disampaikan sekelompok orang. Sebelumnya, gugatan yang didaftarkan ke PTUN Semarang dan PTUN Surabaya ditolak majelis Hakim.
Membangun Indonesia 