Soal Amdal Semen Rembang, Ini Pendapat Dua Pakar Hukum

Keberadaan pabrik milik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah, terus menuai kontroversi, setelah sebelumnya dinyatakan layak amdalnya melalui sidang komisi beberapa waktu lalu.
Pada sidang komisi amdal Semen Rembang, sebanyak 12 pakar dari berbagai perguruan tinggi dan disiplin ilmu pengetahuan ikut dilibatkan.Guru Besar Ilmu Hukum sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. DR. FX Adji Samekto menilai, rencana tata ruang pabrik Semen Rembang telah sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Kendati masih ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pabrik Semen Rembang seperti putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99.PK/2016 tentang Gugatan Izin lingkungan Pabrik Semen di Rembang.

Menurut Adji, dengan putusan itu sesuai azas dalam administrasi pemerintahan, salah satunya kepastian hukum, maka perintah Mahkamah Agung patut dipatuhi dulu.

Sama halnya dengan Adji, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, DR. Rahmat Bowo menyatakan, proyek pabrik Semen Rembang telah sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Rahmat beranggapan, lokasi kegiatan penambangan bahan baku dan pembangunan serta pengoperasian pabrik Semen Rembang saat ini telah banyak mengalami perubahan.

“Penambangan batu kapur seluas 293,9 hektar di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem. Penambangan tanah liat seluas 98,9 hektar di Desa Kajar dan Desa Pesucen, Kecamatan Gunem. Operasional pabrik semen dengan kapasitas 3 juta ton per tahun di Desa Desa Pesucen, Kecamatan Gunem,” tutur Rahmat.

Menanggapi pendapat para pakar soal sidang komisi amdal Semen Rembang, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana berharap ke depannya industri pelat merah itu tidak lagi mengalami kendala operasional.

Azam juga mengapresiasi hasil sidang komisi amdal Semen Rembang sebab sama artinya telah menyelamatkan investasi negara untuk kesejahteraan rakyat.

Pabrik Semen Rembang awalnya direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2017. Namun terpaksa ditunda karena izin lingkungannya dicabut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai perintah MA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s