Pak Presiden, Pecat Teten dan Bubarkan KLHS Kendeng

Sikap Kepala Staf Presiden Teten Masduki terkait polemik penambangan dan beroperasinya PT Semen Indonesia (PT SI) di Rembang, Jawa Tengah, bisa dinyatakan amat timpang ke sebelah pihak antara dua kubu pro dan kontra pabrik.

Mari menelaah sikap Teten tersebut. Sehingga paham kenapa Teten condong berpihak ke kubu kontra PT SI dibandingkan mayoritas warga Rembang asli yang mendukung.

Coba tengok dari aksi demo menyemen kaki pertama pada April 2016 hingga terulang lagi yang kedua Maret 2017. Model demo kubu kontra PT SI “meyakinkan” Teten membawa masuk mereka pada April 2016 untuk bertemu Presiden Joko Widodo sambil keluarkan unek-unek dan santai minum teh di Istana Negara.

Terus, demo menyemen kaki kedua kali kembali hampir saja terulang lagi saat Gunarti “diberikan kesempatan” menyelinap ikut masuk dalam rombongan sebuah LSM yang beraudiensi dengan Presiden. Untungnya Presiden kita tegas: menolak di intervensi dan tak menggubris Gunarti. Kok sekelas Kepala KSP bisa kecolongan ada tamu di luar tercatat namanya bisa ikut masuk Istana Negara?

Ingat lho, itu mau masuk ke Istana Negara jumpa Presiden, bukan datang ke resepsi khitanan anak tetangga.

Lantas kenapa tidak memberikan ruang kepada mayoritas warga Rembang pro PT SI agar audiensi dengan Presiden lalu bisa ikut ngerasain makan di Istana Negara sampai sekarang? Apa syarat masuk Istana Negara harus pernah punya pengalaman menyemen kaki?

Akhirnya lahir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng yang mengangkangi regulasi kewenangan KLHS seharusnya di tangan Pemprov. Ditambah komposisi tim KLHS Kendeng yang rasanya tidak netral sebagai lembaga pengkaji daya tampung alam untuk penambangan pabrik semen.

Ada nama Suryo Adiwibowo yang menjadi saksi ahli kubu kontra PT SI ketika persidangan PTUN Semarang untuk menguatkan penolakan, ada San Afri Awang yang “bisik-bisiknya” punya kedekatan pribadi dengan pentolannya kontra PT SI, Gunretno. Ada juga nama Surono (mbah Rono) yang dulu pernah kirim surat pelarangan penambangan ke PT SI namun direvisi sendiri olehnya.

KLHS Kendeng bergerak mengkaji daya tampung CAT Watuputih di Rembang dan daerah lain sebagai rencana tambang semen. Padahal kajian itu Pemprov Jawa Tengah juga sudah lakukan dalam menerbitkan izin penambangan. Dasarnya adalah KLHS Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 dan PT SI tak berbenturan dengan aspek lingkungan.

KLHS Kendeng telah mengangkangi KLHS Provinsi yang sudah ada sejak 2012 dan diperkuat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang berwenang menerbitkan KLHS adalah pemerintah provinsi. Bahkan supaya tau ya; amdal sebagai syarat wajib akan beroperasinya perusahaan -termasuk berlaku ke PT SI- wajib hukumnya mengacu pada KLHS Provinsi. Bukan KLHS Kendeng atau apapun yang entah darimana kok minta dipatuhi.

Teten menjadi penyulut kerumitan soal semen milik negara. Semakin bingung lahir lagi bayi KLHS Kendeng. Pak Jokowi, pecat Teten dan bubarkan KLHS Kendeng sekarang juga. Pak Jokowi, jangan sampai ada petasan gaduh di Nawa Cita.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s