Tak Penuhi Tuntutan Penolak Semen Rembang, Sikap Jokowi Dinilai Tepat

Keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak mencabut izin lingkungan dan menghentikan operasional pabrik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah, dianggap sebagai sikap yang tepat.

Hal itu disampaikan pengamat BUMN, M.Said Didu, Jumat (24/3). Menurut Said Didu, keputusan dan tindakan seperti yang diambil Presdien Joko Widodo dibutuhkan negeri ini sebab mengedepankan kondisi obyektif Semen Rembang.

Said Didu menilai, Presiden Joko Widodo menyadari fakta hukum di balik keputusan untuk Semen Rembang sehingga berani bersikap. Dia berpendapat, tidak ada keputusan MA yang memerintahkan penutupan pabrik Semen Rembang.

 

“Pemerintah Indonesia sudah benar. Pak Jokowi juga mematuhi hukum. Sikap seperti itu yang diperlukan negeri kita,” ujar Said Didu.

 

Said Didu menjelaskan, Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, telah mengacu kepada keputusan kelayakan dua belas pakar terkait penambangan dan sisi hukum Semen Rembang.

“Pemerintah Indonesia berarti memperhatikan hasil keputusan para pakar yang sebelumnya menguji kelayakan lingkungan dan hukum untuk Semen Rembang. Amat jelas rekomendasi para pakar kalau Semen Rembang bisa beroperasi,” tutur Said Didu.

Mengenai kisruh yang terjadi pada Semen Rembang, Said Didu mengimbau agar seluruh pihak berpikir dan bersikap obyektif. Secara jelas dinyatakan dalam putusan MA bahwa tidak ada perintah penutupan pabrik.

“Kita semua harus melihat fakta riilnya. Seolah-olah putusan MA itu memerintahkan pabrik ditutup dan dihentikan, padahal kan tidak ada perintah tersebut. Kenapa tuntutannya jadi berlebihan?” ucap Said Didu.

 

Menurut Said Didu, putusan MA tanggal 5 Oktober 2016 yang memutuskan pembatalan dan pencabutan izin lingkungan Semen Rembang sebelumnya, telah dipatuhi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

 

Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah melaksanakan putusan MA itu sehingga tak perlu lagi ada yang dipermasalahkan. Kemudian juga, beber Said Didu, hasil penelitian pakar juga tidak menyebutkan wilayah penambangan Semen Rembang masuk areal terlarang.

 

Dengan ditolaknya permintaan penutupan dan penghentian aktivitas pabrik Semen Rembang, Said Didu menilai, akan menjadi sinyalemen positif untuk iklim investasi usaha di Indonesia.

 

Dia mengungkapkan, bila izin BUMN saja dapat dipermainkan dan dicabut begitu mudah karena tuntutan hanya segelintir orang, maka berdampak pada tidak percayanya investor bekerjasama dengan Indonesia.

 

“Sekali ini dicabut, maka investor bakal lari. BUMN saja bisa ditutup begitu gampang, apalagi swasta. Menjadi kerugian untuk perekonomian Indonesia,” tutir Said Didu.

 

Presiden Joko Widodo menyatakan, tidak akan mencampuri urusan pencabutan izin lingkungan Semen Rembang sebab menjadi kewenangannya pemerintah provinsi setempat.

 

Presiden Joko Widodo mempersilahkan para penolak Semen Rembang untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait tuntutannya.

 

Sikap Presiden Joko Widodo disampaikannya ketika menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta Gunarti, seorang penolak Semem Rembang, belum lama ini di Istana Negara. (has)

http://financial.id/newsreader/Tak_Penuhi_Tuntutan_Penolak_Semen_Rembang,_Sikap_Jokowi_Dinilai_Tepat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s