Jalan Panjang Pabrik Semen Rembang, Dicabut hingga Diizinkan Operasi

Pemprov Jawa Tengah akhirnya menerbitkan izin lingkungan untuk PT Semen Indonesia yang mendirikan pabrik di Kabupaten Rembang. Pendirian pabrik itu sendiri menjalani proses panjang yang berliku karena ditentang oleh masyarakat.

Aksi demo menentang pendirian pabrik mulai terjadi sejak 2014. Selain masyarakat yang menentang, ada juga masyarakat yang mendukung pendirian pabrik.

Sejak saat itu, hiruk pikuk penolakan terus bergulir hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No 660.1/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Gubernur Ganjar menyatakan batal dan tidak berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30/2016 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Gubernur juga memerintahkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menyempurnakan dokumen adendum amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) dan Revisi Rencana pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Hal itu didasari putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

Kamis (23/2/2017) kemarin, Gubernur Ganjar menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017 terkait izin lingkungan untuk PT Semen Indonesia. Lalu bagaimana proses penyempuraan dokumen adendum Amdal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia?

Corporate Secretary PT Semen Indonesia Agung Wiharto menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang harus disempurnakan oleh pihaknya untuk memenuhi syarat. Pertama terkait sosialisasi kepada masyarakat sekitar pabrik, kedua soal daerah resapan air (acquifier), dan terakhir tentang kebutuhan masyarakat sekitar pabrik.

“Menyempurnakan acquifer atau daerah resapan air agar sistem mata air di sana terlindungi. Menyempurnakan untuk mayarakat, apa yang dibutuhkan masyrakat yakni air sudah kita lakukan. Kita bangun MCK, siapkan embung, dan lain-lain,” ujar Agung dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (28/2/2017).

“Hakim tidak melihat dengan benar tata-cara melindungi acquifer atau daerah resapan air. Padahal kami sudah mengirimkan dokumen yang dibuat Pak Budi Sulistijo (penyusun Amdal PT SI yang merupakan spesialis eksplorasi, lingkungan dan hidrogeologi ITB) soal sumber mata air, dan lain-lain tadi. Tapi tidak dilihat sama hakim MA. Tapi kita sempurnakan dengan beberapa tambahan dari Pak Budi,” lanjutnya.

Terkait kurangnya sosialisasi pada masyarakat, menurut Agung, majelis hakim berdasarkan bukti dengan daftar 2.501 masyarakat yang menolak. Padahal menurut Agung 2.501 dalam daftar tersebut tercantum nama-nama yang tidak masuk akal.

“Di dalamnya ada tercantum copet terminal atau power rangers. Itu kan ngaca. Padahal dulu di PTUN Semarang, dokumen itu disingkirkan oleh hakim karena menganggap dokumen itu main-main. Tapi di MA justru dijadikan bukti nomor satu. Ketika bertemu Walhi, saya tanya, kan dulu dokumen itu sudah ditolak di PTUN Semarang, kok malah dimasukkan sebagai bukti nomor satu di MA?” tanya Agung.
Agung menilai banyak kepentingan yang bermain dalam persoalan ini. Mulai dari kompetisi, politik, kepentingan uang hingga kepentingan para ‘pahlwan’ lingkungan.

“Kalau kepentingan ingin menjadi ‘pahlawan’ lingkungan, tentunya lebih mudah disadarkan. Tapi kalau kepentingannya politik dan uang, pasti susah. Apalagi kalau kepentingannya ternyata mewakili pihak kompetitor,” ungkapnya.

Agung juga memaparkan di wilayah tersebut ada 17 aktivitas penambangan yang sudah lama mendapat izin Bupati Rembang. Jika Semen Indonesia dilarang menambang di wilayah tersebut, maka seharusnya perusahan lainnya juga dilarang.

“Mereka itu perusahaan-peruahaan besar kok. Mereka punya izin galian C. Nah itu kan penambangannya melibatkan ribuan masyarakat. Nah, kalau kami nanti dilarang, kan tidak mungkin kalau mereka tidak dilarang. Kan CAT nya satu paket,” terangnya.

“Penambangan swasta jumlahnya sampai 17 buah. Tapi pada ke mana orang-orang itu? Kok mereka tidak didemo? Tapi begitu kami yang masuk, kok jadi ribut. Tampaknya sekarang ini kalau membela lingkungan kesannya hebat. Lha padahal kami sendiri juga tidak ingin lingkungan rusak. Kami justru berkomitmen agar lingkungan tetap bagus,” tegasnya.

https://news.detik.com/berita/d-3435114/jalan-panjang-pabrik-semen-rembang-dicabut-hingga-diizinkan-operasi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s