Keputusan Ganjar Dinilai tidak Perlu Berkaitan dengan KLHS

KEPUTUSAN Mahkamah Agung (MA) terhadap izin lingkungan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, sama sekali tidak menyinggung dan dikaitkan dengan tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Nasional.
 
Demikian diungkapkan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro FX Adji Samekto, Jumat (24/2). Menurut Adji, tidak ada satu kalimat dalam perintah MA yang menyebutkan mengenai tim KLHS Nasional.
 
“Di dalam putusan MA terhadap gugatan izin lingkungan Semen Rembang setahu saya tidak dikait-kaitkan dengan tim KLHS Nasional. Coba baca putusan MA, tidak menyebutkan soal tim KLHS Nasional,” ujar Adji.
 
Dengan begitu, Adji menjelaskan, antara keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah menerbitkan kembali izin lingkungan Semen Rembang tidak ada hubungannya sama sekali terhadap tim KLHS Nasional.
 
Adji mengatakan, sikap yang diputuskan Ganjar untuk pabrik Semen Rembang dan tim KLHS Nasional merupakan dua aspek yang terpisah.
 
“KLHS setahu saya memang sedang disusun. Penerbitan SK Gubernur Jawa Tengah dengan KLHS Nasional adalah dua hal yang terpisah,” beber Adji.
 
Selain itu, Adji juga menyebutkan bahwa hasil yang nantinya diperoleh tim KLHS Nasional terhadap kawasan Pegunungan Kendeng akan membuat rumit kembali izin lingkungan yang telah diterbitkan untuk Semen Rembang.
 
Adji berpendapat, bila hasil tim KLHS Nasional ternyata menyatakan Pegunungan Kendeng merupakan areal yang tidak boleh di tambang sebagai bahan baku Semen Rembang, perlu ada solusi lain untuk izin lingkungan yang telah terbit.
 
“Kalau akhirnya harus dihentikan, maka harus dipikirkan adalah bagaimana dengan izin lingkungan yang sudah dikeluarkan untuk Semen Rembang,” ujar Adji.
 
Ia mengatakan, izin lingkungan sumbernya berasal dari peraturan daerah tentang tata ruang. Jika Peraturan DaerahTata Ruang Kabupaten Rembang berbeda hasilnya dengan tim KLHS Nasional, Pemerintah Pusat wajib memberikan ganti rugi ke Semen Rembang.
 
Izin lingkungan pabrik Semen Rembang akhirnya diterbitkan oleh Pemprov Jateng pada 23 Februari 2017. Penerbitan izin tersebut setelah memperoleh rekomendasi dari hasil rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Semen Rembang.
 
Pada rapat Komisi Penilai Amdal yang digelar awal Februari lalu, melibatkan antara lainnya perwakilan pemerintah, pakar berbagai keahlian, masyarakat terdampak di areal Semen Rembang dan kubu penolak pabrik semen serta LSM lingkungan hidup.
 
Namun sayangnya, kubu penolak pabrik Semen Rembang memilih meninggalkan ruangan saat berlangsungnya rapat. Begitu juga LSM lingkungan yang selama ini menggugat Semen Rembang diketahui tidak hadir. (RO/OL-6)
 
 
#FaktaRembang
#RembangDamai #WargaRembang
#TolakGunretno #JMPPKTersangka
#addendumamdalSI
#KawalKendeng #KeadilanUntukRembang
#KendengLestari #SaveRembang #SemenIndonesia #Jokowi #picture #tutuppabriksi
#KawalKeadilanKendeng #TolakPabrikSemen #kamuharustahu #instagram #like4like #semen #indonesia #RembangBangkit #RembangMelawan #RembangMenang #PayungiIbuKendeng
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s