Semen Rembang, Antara Tuntutan dan Titipan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang dibacakan tanggal 16 Januari lalu, seharusnya menjadi titik akhir dari polemik pembangunan pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Rembang Jawa Tengah. Dalam putusannya, Gubernur Ganjar Pranowo benar-benar mengcopy-paste isi putusan dari Peninjauan Kembali yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA). Artinya, keputusan Ganjar tersebut sesuai tuntutan penolak pabrik Semen Rembang. Mematuhi putusan MA, mencabut izin lingkungan kegiatan penambangan Semen Rembang.

Seperti diketahui, pembangunan pabrik Semen Rembang di Jawa Tengah telah menghabiskan anggaran Rp 5 Triliun. Pabrik tersebut dialokasikan untuk mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selain itu, guna memenuhi kebutuhan semen nasional-meskipun saat ini produksi semen surplus, namun pada 2020 mendatang kebutuhan semen nasional akan meningkat sementara kapasitas produksi tidak bisa ditingkatkan lagi.

Namun, keputusan Ganjar tersebut tidak menjadi apa-apa bagi penolak Semen Rembang. Mereka tetap bersuara lantang. Tuntutan mematuhi putusan PK MA telah berubah menjadi titipan untuk menutup pabrik Semen Rembang. Padahal, dalam putusan PK MA tidak ada perintah menutup pabrik, yang ada adalah mencabut izin lingkungan kegiatan pertambangan pabrik Semen Rembang.

Prof. Tri Marhaeni, Sosiolog Universitas Negeri Semarang, dalam sebuah dialog yang disiarkan Sindo Trijaya Semarang tanggal 24 Januari lalu mengatakan jika penutupan pabrik Semen Rembang benar-benar terjadi-terlepas dari kebenaran dalam kedudukan hukum-maka kita mesti mengawal bersama moratorium hukum, jangan sampai ketika pabrik Semen Rembang yang merupakan perusahaan BUMN ditutup dengan alasan berada pada kawasan lindung, tiba-tiba muncul pabrik semen lain berbendera asing dengan catatan amdalnya lebih baik, amdalnya layak. Hal tersebut benar-benar telah mencederai nurani kita sebagai bangsa. Ini yang terjadi di Kabupaten Pati.

Semestinya, penolak Semen Rembang bersama-sama mengawal proses izin baru dengan catatan yang disyaratkan oleh MA, yakni pembatasan dan tata cara penambangan batugamping di kawasan cekungan air tanah serta solusi konkret atas kebutuhan warga.

Maka benar adanya, jika penolakan terhadap Semen Rembang tetap berlanjut, kita menarik kesimpulan ini bukan lagi sebuah tuntutan, mereka benar-benar menggunakan isu lingkungan dan memanfaatkan warga untuk sebuah titipan.***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s