Muhammadiyah: Semen Rembang Sudah Sesuai UUD 1945, tak Ada Alasan Dihentikan

Muhammadiyah meminta keberadaan pabrik Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang) dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Muhammadiyah beranggapan, tak ada alasan melarang Semen Rembang beroperasi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, Jumat (6/1), sikap organisasinya itu berdasarkan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan demi kepentingan rakyat.

Menurut Mu’ti, dengan penjelasan UUD 1945 itu dapat disimpulkan bahwa negara berhak memanfaatkan tanah, air dan kekayaan alam yang hasilnya membawa rakyat sejahtera.

“Sesuai UUD 1945 dalam hal kepentingan umum, rakyat harus merelakan haknya karena ditujukan pada akhirnya untuk kesejahteraan semua juga. Demikian halnya dengan kasus pembangunan pabrik semen di Rembang,” ujar Mu’ti.

Kendati dijamin UUD 1945, ucap Mu’ti, pihak industri BUMN seperti Semen Rembang juga penting memperhatikan beberapa aspek. Mu’ti menyebutkan, paling utama industri yang berlangsung seperti Semen Rembang tetap tak merusak lingkungan dan alam dan nasib kelanjutan hidup masyarakat.

“Tidak merusak alam, apalagi terkait dengan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang dan masyarakat adat. Jika ada tanah penduduk yang dibebaskan atau diambil alih, maka ganti untungnya harus layak sehingga masyarakat tidak buntung,” ujar Mu’ti.

Begitu juga dengan sisi ekonomis dengan hadirnya Semen Rembang, Mu’ti menyampaikan, betul-betul harus berdampak kepada masyarakat sekitar industri Semen Rembang. Mu’ti mengatakan, masyarakat perlu memperoleh kesempatan dan pemerataan kerja serta santunan, seperti pendidikan juga kesehatan.

Menyikapi polemik pro dan kontra keberadaan Semen Rembang yang berlangsung hingga kini di lapisan masyarakat, Mu’ti mengungkapkan, banyak hal yang patut menjadi perhatian sektor industri lainnya ke depannya sehingga persoalan serupa tidak terulang.

Mu’ti mengatakan, perlu ada disusun sejak awal jalan tengah yang diharapkan menguntungkan sektor industri dan masyarakat sekitarnya. Misalnya saja, ucap Mu’ti, paling penting adalah dispensasi atau penggantian lahan masyarakat terutama yang berprofesi petani.

“Masyarakat dapat diberikan modal usaha dan keterampilan untuk membangun kemandirian ekonomi. Kalau masyarakat kehilangan lahan dan pekerjaan maka mereka akan jatuh kemudian menjadi beban negara,” ungkap Mu’ti.

Alternatif upaya lainnya, tutur dia, industri BUMN dapat memfasilitasi khusus dan memberikan kesempatan masyarakat sekitarnya guna bedol desa. Dengan begitu, Mu’ti mengharapkan, masyarakat sekitar industri BUMN bersangkutan bisa melakukan aktivitas usaha baru di wilayah lainnya.

Pemerintah Indonesia telah memutuskan bahwa kelayakan kelanjutan Semen Rembang akan ditangani tim kecil yang terdiri dari Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Staf Presiden.

Sebelumnya juga diketahui bahwa Semen Rembang telah memiliki izin lingkungan perubahan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 9 November lalu. Masa depan kelayakan Semen Rembang ditetapkan pada 17 Januari mendatang setelah mendapatkan rekomendasi dari tim kecil.

http://financial.id/newsreader/Muhammadiyah:_Semen_Rembang_Sudah_Sesuai_UUD_1945,_tak_Ada_Alasan_Dihentikan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s