Mahendra Datta: Kontra Semen Rembang Sudah Tidak Paham Argumentasi Hukum

Kuasa hukum PT Semen Indonesia Mahendra Datta menuding kelompok penolak pabrik semen mereka di Rembang, Jawa Tengah, mengalihkan opini dari fakta persoalan. Mahendra menganggap, argumentasi penolak Semen Rembang tidak berdasarkan hukum.

“Kami sudah patuhi semua keputusan hukum yang diperintahkan Mahkamah Agung pada 5 Oktober lalu. Putusan memerintahkan dicabutnya izin lingkungan kegiatan penambangan sudah. Tapi mereka masih minta pabrik ditutup. Apa ada putusan pabrik ditutup? Tidak ada,” ujar Mahendra, di Jakarta, Kamis (5/1).

Mahendra menganggap, jika memang kelompok penolak Semen Rembang masih merasa tidak puas, maka silahkan kembali melakukan upaya hukum. Nantinya upaya hukum tersebut, ucap Mahendra, akan dihadapi Semen Rembang dengan cara yang terbaik.

“Saya mengimbau kepada yang menolak pabrik semen di Rembang kalau masih tidak puas, maka saya mempersilahkan lakukan upaya hukum lagi. Saya jamin akan dilayani dengan upaya hukum yang terbaik dari kami. Saya menjamin akan melakukan perlawanan hukum yang terbaik,” tutur Mahendra.

Menurut Mahendra, beragam bentuk dapat dibuktikan bahwa penolak Semen Rembang sudah tidak lagi berdasarkan hukum. Misalnya saja soal izin lingkungan perubahan (addendum) yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Mahendra berpendapat, tidak ada larangan hukum seorang pejabat berwenang, seperti Gubernur, mengeluarkan addendum. Apalagi secara administratif semua telah dipenuhi dan sesuai persyaratan.

“Jadi mereka sedang membelokkan cara yang tidak sehat. Mereka opinikan izin lingkungan baru dan melanggar putusan Mahkamah Agung,” ujar Mahendra.

Termasuk menyangkut putusan Mahkamah Agung yang hanya membatalkan izin lingkungan kegiatan penambangan. Jelas, kata Mahendra, putusan tersebut hanya membatalkan izin kegiatan penambangannya saja dan bukan izin keseluruhan.

“Tapi kok mereka minta juga pabrik ditutup, apa ada perintah penutupan pabrik? Kan tidak, silahkan baca putusannya. Begitu juga bahwa izin kegiatan penambangan berarti berbeda dengan izin lingkungan. Tapi mereka itu menyampaikannya izin lingkungan yang dibatalkan,” ucap Mahendra.

Kendati begitu, Mahendra menyatakan belum berpikir melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dia menjelaskan, pihak Semen Rembang masih menunggu hasil keputusan Pemerintah Indonesia mengenai keberlanjutannya.

“Ini soal bisnis kan, jangan di campur aduk dengan yang lain dulu. Kami melihat dulu bagaimana keputusan 17 Januari mendatang. Kalau ternyata hasilnya baik buat kami, mengapa harus PK lagi. Sementara PK kami tahan dulu,” Mahendra menuturkan.

Namun, ujar Mahendra, dapat saja nantinya dugaan pemalsuan absensi warga penolak Semen Rembang yang kini sedang ditelusuri kepolisian terbukti benar, menjadi novum PK. Bila absensi warga itu juga terbukti palsu, maka menurut Mahendra, putusan Mahkamah Agung sebelumnya bersifat tidak legitimasi.

Keputusan kelanjutan Semen Rembang akan ditetapkan pada 17 Januari nanti dan kini sedang ditangani kelayakannya oleh tim kecil yang terdiri dari Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Staf Presiden.

http://financial.id/newsreader/Mahendra_Datta:_Kontra_Semen_Rembang_Tidak_Gunakan_Argumentasi_Hukum

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s