Karst dan Garuda

 

Gara-gara Gunretno dan Joko Print, pentolan JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) di Pati dan Rembang sana, istilah Karst dan Cekungan Air Tanah (CAT) sampai populer sepopuler namanya di media nasional. Sebelum Gunretno koar-koar di depan Istana bersama ‘9 Kartini Kendeng’ April lalu, mungkin hanya para aktivis lingkungan, ahli geologi dan praktisi pertambangan saja yang paham. Tapi sekarang, si pembuat film saja sampai paham, pun para aktivis karbitan dan para user sosmed ikutan searching di google.

Sayangnya, begitu masifnya pergerakan informasi tentang Karst dan CAT di google, pemberitaan nasional dan lokal khususnya yang terkait polemik pembangunan pabrik semen milik perusahaan BUMN di Rembang, nampaknya tidak memilik nilai keseimbangan. Yang ada terkesan sebuah framing berita untuk membentuk opini yang mendiskreditkan perusahaan tersebut. Awam tidak diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang imbang, yang bisa memberikan pilihan untuk kemudian menjadi pertimbangan valid atau tidak. Keterbukaan informasi saat ini hanya menambah lebar jalan mereka yang kuat untuk mendoktrin opini dan menciptakan pembenaran.

Lha wong Gunretno saja tidak imbang, jauh-jauh datang ke Rembang niku di Pati ada pabrik semen malah ditinggal. Apa sudah deal sama manajemen ya Gun?

Ini salah satu yang menjadi bukti ketidakberimbangan mereka. Pada 1 Juli 2014, Badan Geologi yang diketuai Dr Surono mengirimkan surat kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang menyatakan penolakan dan larangan kegiatan penambangan pabrik semen milik PT Semen Indonesia (SMI). Banyak media jadi garda depan memberitakan surat tersebut. Namun anehnya, ketika tanggal 12 September 2014, Dr Surono melalui Badan Geologi mengirimkan surat kembali yang isinya mengklarifikasi pernyataan surat sebelumnya, media bungkam.

Padahal dalam surat kalrifikasi tersebut jelas dinyatakan, tidak ada larangan penambangan dilakukan di kawasan perlindungan air tanah, namun perlu mengikuti aturan dan hal-hal teknis diantarnya mesti membuat kajian teknis imbuhan air tanah secara rinci, perlu mempertahankan daya dukung dan fungsi daerah imbuhan, melakukan upaya reklamasi pada kawasan yang sudah dieksplorasi, membangun sumur monitorng, mesti membuat upaya kelola lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), dilarang melakukan penambangan dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air dan mesti membuat ruang terbuka hijau.

Mungkin Gunretno dan media ogah baca surat ini.

Lain hal soal Karst, ada klasifikasi Karst yang diatur boleh tidaknya dilakukan penambangan. Wilayah PT SMI di Rembang yang semula 1500 hektar kini hanya 850 hektar, bahkan untuk luasan area tambang dari semula 520 hektar menjadi 293,9 hektar berdasarkan addendum (perubahan izin) berupa nama dan luasan melalui SK Gubernur No. 660.1/30 tanggal 9 November lalu. Dan kesemua itu tidak berada pada kawasan larangan Karst seperti yang didengungkan oleh Gunretno.

Data seperti inilah yang sulit diterima Gunretno, Joko Print dan kawan-kawan JMPPK, prinsip mereka menolak ya tetap menolak, meski pada faktanya apa yang mereka tolak tidak mempunyai nilai kebenaran. Toh lebih mudah terima undangan seminar di Jakarta, nginap di hotel bintang lima, naik Garuda, iya kan?***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s