Bupati Bantah Jadi Corong Pabrik Semen

 
Bupati Rembang Abdul Hafidz membantah menjadi corong pabrik semen saat menerima perwakilan peserta aksi unjuk rasa mendukung beroperasinya pabrik semen di daerah ini, Kamis (22/12/2016).
 
“Saya tidak sebagai corong pabrik semen. Saya sebagai Pemerintah tidak melihat mayoritas maupun minoritas. Yang saya lihat adalah ketentuan perundang-undangan. Jangan diartikan karena mayoritas terus saya begini (mendukung),” ujarnya di Ruang Rapat Bupati.
 
Ia menegaskan tidak ada manipulasi dan intervensi, sehingga masyarakat mendukung pendirian dan beroperasinya pabrik semen di kawasan Gunung Bokong, masuk wilayah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu.
 
“Nggak ada manipulasi atau invervensi disana. Rekan-rekan wartawan dicatat; nggak ada intervensi. Saya terima kasih kepada rakyat saya yang menyampaikan aspirasinya (mendukung pabrik semen). Nanti akan kami bawa (hasil audiensi) ini ke Pemerintah lebih atas,” katanya.
 
Pada kesempatan awal saat menerima 12 orang perwakilan dari massa yang berunjuk rasa mendukung pabrik semen di Rembang, Bupati pun sempat mengomentari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan penambangan untuk PT Semen Indonesia.
 
“Saya tidak pernah menerima petikan putusan MA. Namun info yang kami terima dari Pak Gubernur tidak ada kalimat di situ menghentikan beroperasinya pabrik semen. Kalimatnya izin lingkungan yang dibatalkan,” katanya.
 
Hafidz juga mengutip keterangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahwa sebelum ada putusan MA, ada pengajuan atau item yang perlu dibenahi dan sudah dibenahi, sehingga izin lingkungannya klir.
 
“(jadi) Jangan khawatir, pabrik semen tetap beroperasi. Tetapi tetap saya minta dukungan sepenuhnya karena dari sisi tata ruang tidak ada yang dilanggar. (tata ruang) Ini domaian Pemkab. Kami sangat hati-hati memberikan izin (tata ruang) tersebut,” paparnya.
 
Ia mengungkapkan kembali bahwa dalam permohonan awalnya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengajukan luasan 1.500 hektare untuk keperluan terkait pabrik semen di Rembang, tetapi Pemkab Rembang hanya memberi 800 hektare saja.
 
“(perbedaan luasan antara yang dimohon dengan yang dikabulkan) Itu sudah merupakan kehati-hatian kami agar tidak ada persoalan. Padahal (pengurangan) itu sudah aman kita berikan,” katanya.
 
 
Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s