Ketika Semen “Plat Merah” Bersaing Ketat Dengan Swasta”

Ada sebuah anggapan dimasyarakat yang mengatakan perusahaan milik pemerintah (BUMN) terkesan mempunyai kinerja yang tidak sebaik milik swasta dan gerak yang lambat. Pada kenyataannya, ada beberapa variabel yang mempengaruhi dan jarang orang mengetahui. Sehingga dua output diatas yang dianggap oleh masyarakat, tidak bisa dikatakan benar. Variabel yang mempengaruhi ini adalah regulasi yang berlaku, dan praktiknya mempunyai ‘nilai beban’ yang berbeda ketika diberlakukan pada perusahaan milik BUMN dan perusahaan swasta. Bagaimana mungkin menuntut kinerja yang sama sementara regulasi diberlakukan berbeda?

Satu contoh yang patut menjadi perhatian menyangkut pengadaan tanah untuk proyek-proyek pemerintah. Dibandingkan dengan perusahaan milik pemerintah, pihak swasta lebih mudah melakukan pengadaan lahan jika ingin membangun infrastruktur.

Regulasi pemerintah yang dituangkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2012 diperbaharui dengan Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaa hingga penyerahan hasil kepada instansi yang memerlukan lahan. Pada Perpres tersebut pihak perencana pembangunan mesti menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat melalui lurah/kepala desa. Masyarakat sekitar tentu akan tahu bahwa lokasi tersebut akan dibangun proyek pemerintah. Efeknya apa? Harga pasaran tanah di lokasi tersebut akan meningkta tajam. Ini menjadi celah bagi para pemilik modal membeli lahan masyarakat dengan harga pasaran normal, lalau menjual ke pemerintah dengan harga selangit. Sebuah tantangan yang saya tak yakin swasta akan mampu bersaing jika regulasi ini berlaku sama.

Yang paling hangat saat ini, terkait proyek pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Selain isu lingkungan dan perijinan yang dipermasalahkan, faktor harga tanah yang tak wajar menjadi persoalan lain yang menambah sikap pertentangan sebagian pihak yang mengatasnamakan warga. Dari informasi yang saya dapatkan, perubahan harga tanah untuk kawasan pembangunan pabrik semen ini sejak 2014 diresmikan, kenaikannya dari Rp3000 per meter persegi sampai Rp250 ribu per meter persegi, bahkan sampai ada yang meminta Rp750 ribu per meter persegi.

Tetapi bagaimanapun, perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT Semen Indonesia, menganggap hal ini bukanlah persoalan tetapi merupakan tuntutan untuk terus melangkah maju, berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan bangsa. Sehingga, nilai proyek pembangunan dan profit yang direncanakan dapat memberikan kebermanfaatan bagi warga, membangun dan harmonis bersama masyarakat.

Namun, saya sebagai warga negara yang taat membayar pajak, masih menantikan langkah pemerintah untuk melakukan deregulasi aturan investasi bagi perusahaan-perusaahan BUMN, yang jelas proyeksi kebermanfaatannya, agar rencana pembangunan yang anggarannya sebagian berasal dari pajak masyarakat, terealisasi dan tidak ada lagi sebagian pihak yang mengaku membawa suara masyarakat, menjadi penghambat pembangunan. Proyek pembangunan pabrik semen Rp5 Triliun milik pemerintah jangan sampai berhenti ditengah jalan. Atau pemerintah memberlakukan regulasi yang sama untuk perusahaan swasta. Efeknya tentu akan memperkecil kepemilikan asing dalam pengelolaan sektor-sektor penting di Indonesia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s